FORUM MAHASISWA CIPAYUNG BANYUWANGI (FMCB) (University Students Forum CipayungBanyuwangi) ii

Banyuwangi yang dimana merupakan kota “AGRARIS” dalam sector pertanian, kehutanan, dan perkebunan adalah sebagai “ujung tombak” perekonomian yang terbesar dalam sektor pemberdayaan masyarakat.

Hal ini merupakan kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah dimiliki Banyuwangi, tetapi dengan semangat “Visi-Misi” pemerintahan Abdullah Answar Anas dan Yusuf Widyatmoko sangatlah tidak mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Banyuwangi. Yang dimana Abdullah Answar Anas dan Yusuf Widyatmoko menjargonkan banyuwangi yang mengedepankan “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA” serta misi sebagai berikut :

Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan;
Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa;
Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.



Hal ini dalam REALITAS keberadaan masyarakat Banyuwangi masih belum bisa merasakan program yang dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi, yang terealisasi hanya 5% dari Program-Program yang diterapkan/dilaksanakan oleh pasangan “ANAS & YUSUF”. Dengan kegagalan yang sudah masih berusia 1 tahunnya dari 5 tahun masa baktinya.

Dengan hasil – hasil masa bakti “ANAS & YUSUF” yang berusia 1 tahun ini merupakan sebuah “KEGAGALAN” untuk dalam mewujudkan Banyuwangi yang sejahtera dan berakhlak mulia. Maka kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banyuwangi menyatakan :



Sembako belum terjangkau .( masih lemah nya daya beli Masyrakat Banyuwangi yang Belum Bisa Di Stabilkan Oleh Pemerintah A.Azwar Anas).

Sampai hari ini yuknah yuktun masih merasakan harga beras Rp 8000 (banyak nya Raskin yang tidal layak konsumsi)

Pendidikan yang belum terjangkau (mahalnya biaya pendidikan dibanyuwangi)

Pungutan liar dimana-mana terbukti masih banyaknya Uang gedung yang dibebankan oleh siswa , Seragam yang diwajibkan untuk siswa dimasing-masing sekolah yang harganya lebih mahal dari pada pasaran, buku paket dan LKS yang dibebankan kepada siswa.

Infrastruktur yang belum merata sampai ke desa-desa.

Masih banyaknya akses jalan poros desa yang belum tergarap dengan baik dan jalan yang belobang dan tidak beraspal.
Masih sulitnya akses jalan ke daerah terpencil (desa)

Reformasi Birokrasi . (Belum Ada Penempatan Spesifikasi Ke Ilmuan SDM Terhadap Jabatan nya) yang mengakibatkan kinerja dalam suatu bidang tertentu kurang maximal.
Kurang nya lapangan pekerjaan di banyuwangi.

Susah nya mengakses KUR (KREDIT USAHA RAKYAT)

Pelayanan Publik. (Masih banyak Pungli dan Kelambatan Dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat).

Pelayanan Pembuatan KTP selama 5 menit hanya isapan jempol belaka. Buktinya masi banyak pungli. Hal-hal tersebut dikarenakan tidak adanya koordinasi antara eksekutif dengan perangkat daerah di bawahnya.
Sulitnya akses birokrasi dalam hal pengurusan Perijinan.

Renovasi Taman kota (Sritanjung) Banyuwangi Yang Tidak Realistis. (Seharusnya Dana Tersebut Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Banyak) renovasi taman Sritanjung menhabiskan anggaran sekitar Rp 6 Miliar.
Kurang perhatian pemerintah terhadap potensi PARIWISATA di Banyuwangi.

Pengelolaan pariwisata di banyuwangi tidak pernah dilakukan secara terpadu terbukti banyak potensi pariwisata di banyuwangi yang tidak pernah dikelola secara maksimal.(Plengkung , Pegunungan Ijen dan Sukomade)

Belum maximal menggarap potensi kelautan di Banyuwangi.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak maximal
Pemerintah tidak memperhatikan nasib nelayan terutama dalam standarisasi harga ikan di TPI (Tempat Pelelangna Ikan)

10. Kebijakan Bupati tentang Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)

Tidak realistis dan tidak tepat sasaran